2 hours ago
1
Presiden Prabowo Subianto.(Dok.MI)
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana untuk membagikan layar digital pintar atau smart digital screen untuk 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ini. Menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, persoalan fundamental pendidikan di Indonesia sebetulnya bukan hanya pada sisi sarana dan prasarana yang memang masih belum memadai.
“Tapi lebih dari itu adalah terkait dengan kompetensi guru. Nah kompetensi guru kita ini memang masih di bawah rata-rata dan kompetensi guru yang relatif di bawah itu tentu berdampak terhadap rendahnya kualitas proses pembelajaran,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/9).
Lebih jauh, rendahnya kompetensi guru di Indonesia juga berkorelasi dengan kesejahteraan guru, khususnya para guru non-ASN yang masih rendah.
“Mestinya Pak Prabowo fokus juga untuk meningkatkan kompetensi guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru gitu. Karena pengadaan Smart TV ke seluruh sekolah itu tidak akan berdampak apa-apa jika guru-gurunya dari segi kualitas atau kompetensi itu masih di bawah. Tidak akan berdampak juga kalau guru-gurunya itu belum sejahtera gitu,” jelas Satriwan.
Untuk itu, dia menilai sebaiknya pemerinyah memprioritaskan ini penetapan standar upah minimum bagi para guru non-ASN sebagaimana janji Presiden Prabowo di dalam Astacita, agar tidak ada lagi guru-guru honorer yang diberikan gaji Rp500 ribu atau Rp400 ribu per bulan.
Selain itu, jika ditinjau dari aspek anggaran, Ro26 juta harga layar digital pintar per unit yang akan disebarkan ke 330 ribu sekolah seluruh Indonesia itu dapat memakan anggaran Rp8 triliun lebih. Satriwan juga menegaskan bahwa sebenarnya tidak semua sekolah membutuhkan layar digital pintar ini. Di daerah 3T justru lebih membutuhkan kehadiran para guru karena distribusi guru di Indonesia masih sangat bermasalah.
Di satu daerah tertentu misalnya di daerah perkotaan, justru guru-gurunya itu guru ASN melebihi kebutuhan, tetapi di sisi lain daerah 3T mengalami kekurangan guru.
“Nah distribusi guru inilah yang menyebabkan proses pembelajaran di kelas tidak terjadi karena tidak ada gurunya. Nah yang dibutuhkan oleh sekolah dan murid-murid sebenarnya kehadiran guru bukan kehadiran Smart TV. Ini tentu lebih mendesak untuk kemudian ditata ulang oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah ketimbang menghadirkan Smart TV tadi, apalagi anggarannya yang cukup fantastis,” jelasnya.
CELAH KORUPSI
Dia juga khawatir pengadaan layar digital pintar ini suatu hari nanti akan bernasib serupa seperti dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang kasusnya saat ini ditangani Kejaksaan Agung. Pasalnya ketika pemerintah mendistribusikan Chromebook ke daerah-daerah dalam rangka digitalisasi pendidikan, ternyata tidak semua daerah dan sekolah memiliki infrastruktur yang memadai untuk kelengkapan Chromebook seperti halnya listrik atau internet. Sehingga Chromebook tersebut tidak dapat terpakai secara maksimal. (H-4)
