6 hours ago
4
Ilustrasi(Freepik-Wayhomestudio)
KEKERASAN terhadap perempuan dan anak meningkat tajam. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan, sejak Januari hingga 14 Juni 2025, pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA lebih dari 11.800. Kemudian laporan meningkat tajam menjadi sekitar 13 ribu per 7 Juli 2025.
"Artinya dalam waktu dua minggu lebih, jumlah kasus yang terlaporkan sudah di atas 2 ribu," kata Arifah saat ditemui usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (10/7).
Mentei PPPA menyebut kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Korban paling banyak adalah perempuan. Sementara lokasi terjadinya kekerasan yang paling banyak adalah dalam rumah tangga. Dari analisa Kementerian PPPA terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyebab pertama adalah pola asuh dalam keluarga. Kedua, penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Ketiga adalah faktor keluarga.
"Dari beberapa kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh anak-anak hampir sebagian besar sumbernya dari pengaruh medsos atau gadget," ucap Arifah.
Melihat ketiga faktor tersebut, Kementerian PPPA merasa harus bergandengan tangan dengan kementerian/lembaga lain, termasuk masyarakat. Pihaknya juga melakukan konsultasi kepada Menko PMK untuk bisa berjalan bersama agar penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak tidak dilakukan Kementerian PPPA sendiri.
Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hari ini pun menyepakati inisiasi untuk melakukan perluasan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Menurut Menko PMK, Inpres itu akan diperluas menjadi Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.
"Jadi kekerasan dalam artian yang umum. bukan hanya kekerasan seksual tetapi juga kekerasan-kekerasan yang lain termasuk kekerasan verbal dan lain-lain. Pun bukan hanya terhadap anak juga terhadap perempuan," kata Pratikno.
Menurutnya, gagasan tersebut disambut baik oleh kementerian dan lembaga terkait yang hadir dalam rapat. Pratikno mengatakan, pada Inpres baru nanti targetnya bukan hanya mendorong sinergi dan sinkronisasi di antara lembaga pemerintah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan ekosistem anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita akan mempromosikan anti kekerasan, lalu mecegah kekerasan dalam ekosistem di sekolah, di kota, di desa, di tempat kerja, dan lain-lain. Sampai kita bahas tadi juga penanganan kekerasan, akses keadilan dan juga rehabilitasi terhadap korban," paparnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebut upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebenarnya sudah diatur dalam berbagai regulasi. Mulai dari undang-undang, PP, Perpres, dan banyak peraturan setingkat menteri. Namun pemerintah melihat bahwa kasus tetap meningkat dari hari ke hari.
"Kita perlu membangun semacam wake up call kembali kepada kementerian/lembaga semua pihak. Tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah untuk kita bergerak bersama di dalam upaya melindungi perempuan dan anak-anak," kata Woro.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat perkembangan teknologi yang sangat cepat ternyata tidak hanya berdampak positif. Namun juga ada dampak negatif di dalam munculnya kekerasan dengan bentuk-bentuk yang lain, yaitu yang berbasis digital.
"Jadi kami melihat bahwa adanya gerakan nasional yang diperluas ini, namanya nanti GN AKPA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), harapannya bisa lebih mencakup terkait dengan jenis-jenis kekerasannya, target sasarannya, dan juga kemudian memperhatikan perkembangan kebijakan maupun teknologi yang terjadi saat ini," pungkasnya.(M-2)
