3 hours ago
1
Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).(MI/HO)
UPAYA memperkuat sistem komoditas berkelanjutan di Indonesia terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas lanskap yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut salah satunya dijalankan lewat Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss, dengan dukungan teknis dari United Nations Development Programme (UNDP).
SLPI menjadi wadah untuk menjembatani kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Melalui program ini, berbagai wilayah penghasil komoditas utama di Indonesia didukung untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Momentum penguatan komitmen terhadap keberlanjutan ini mengemuka dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).
Forum berskala global tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk berbagi pengalaman serta strategi menuju pembangunan hijau yang inklusif.
Dalam forum tersebut, SLPI menggelar sesi talkshow dengan tema “Transforming Commodity Landscapes through Multi-Stakeholder Collaboration in Indonesia”, UNDP Indonesia bersama para mitra pembangunan berbagi pengalaman dan pembelajaran dari empat konsorsium lanskap SLPI di Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Keempat lanskap ini menunjukkan hasil positif dalam memfasilitasi kolaborasi multipihak untuk mewujudkan rantai pasok komoditas yang lebih bertanggung jawab.
“Melalui SLPI, UNDP mendukung Pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan,” ujar SLPI Officer - Nature, Climate and Energy Unit, UNDP Indonesia Paramita Mentari Kesuma.
Dia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya menekankan koordinasi lintas sektor, tetapi juga pentingnya konsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan.
“Dengan memfasilitasi koordinasi, berbagi pengetahuan, dan penyelarasan kebijakan, program ini memastikan komitmen nasional terhadap keberlanjutan tercermin dalam tindakan nyata di tingkat lokal,” tambahnya.
Di Aceh, konsorsium Leuser Alas-Singkil River Basin (LASR) yang dipimpin oleh Swisscontact memberi pendampingan dalam implementasi tata guna lahan partisipatif.
Pendekatan ini melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemetaan penggunaan lahan berkelanjutan sekaligus mengembangkan sumber pendapatan alternatif bagi kelompok perempuan.
“Dukungan dari para pemangku kepentingan lokal memungkinkan kami memfasilitasi metode perencanaan tata guna lahan partisipatif yang membuka peluang penghasilan baru bagi masyarakat sekaligus menjaga kawasan hutan,” jelas Ketua Konsorsium LASR Christina Rini.
Sementara di Riau, konsorsiun Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP) yang dikoordinir oleh Daemeter berfokus pada keterkaitan antara keberlanjutan dan pembiayaan inklusif.
“Kami mengembangkan model yang menarik investasi swasta dan menghubungkan petani kecil dengan rantai pasok berkelanjutan,” ujar Ketua Konsorsium SPLP Jimmy Wilopo.
Dia menekankan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan petani menjadi kunci untuk memperluas dampak positif dari program ini.
“Pendekatan ini menjembatani kebutuhan petani dengan standar lingkungan, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju praktik komoditas berkelanjutan,” imbuhnya.
Di Kalimantan Tengah, Mosaik Initiative menggabungkan nilai konservasi dan kearifan lokal dalam penerapan sertifikasi berkelanjutan, termasuk uji coba sertifikasi kelapa sawit.
“Dalam pilot proyek sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, kami menerapkan pendekatan partisipatif berbasis High Conservation Values (HCV) yang tidak hanya memperhatikan keanekaragaman hayati, tetapi juga warisan budaya masyarakat,” tutur Mirzha Hanifah dari HCV Network, mewakili Mosaik Initiative.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini terbukti mampu membangun kesadaran kolektif antara masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi.
“Keberlanjutan bukan hanya soal melindungi alam, tapi juga menjaga identitas dan cara hidup masyarakat,” tambahnya.
Di Kalimantan Timur, GIZ Indonesia/ASEAN dari konsorsium SUSTAIN Kutim berbagi praktik baik pembentukan forum multipihak di Kabupaten Kutai Timur.
Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, perusahaan, dan kelompok tani untuk menyelaraskan inisiatif keberlanjutan serta merumuskan kebijakan inklusif yang berpihak pada masyarakat.
Berbagai inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana kerja sama lintas lanskap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi standar keberlanjutan global. Kolaborasi ini juga menjadi bukti nyata komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan produktivitas ekonomi dengan perlindungan ekosistem penting.
“Kekuatan forum multi-pihak ini terletak pada kemampuan kita mengubah komitmen menjadi aksi nyata. Pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya harus berjalan beriringan dengan aspek lingkungan agar perubahan dapat terjadi secara menyeluruh,” ungkap Paramita menutup sesi dengan menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi lanskap berkelanjutan.
Dengan dukungan teknis dari UNDP dan kemitraan strategis bersama Pemerintah Swiss, program SLPI diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh-selaras dengan visi pembangunan nasional serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) merupakan inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Program ini mendukung penerapan praktik komoditas berkelanjutan dan memperkuat sistem kepatuhan rantai pasok yang bertanggung jawab di berbagai wilayah Indonesia. (Z-1)
