2 hours ago
1
news.un.org(news.un.org)
AMERIKA Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak serta pembebasan sandera.
Pemungutan suara pada Kamis (18/9) gagal diadopsi karena AS menolak, meskipun 14 anggota lainnya mendukung draf tersebut.
Langkah ini menandai veto ke-50 AS terhadap resolusi terkait Israel sejak pertama kali digunakan pada 1970.
Veto terbaru juga menunjukkan hampir dua tahun perlindungan diplomatik Washington terhadap Israel di tengah perang di Gaza, termasuk saat Israel memperluas operasi ke Libanon dan menyerang Qatar pekan lalu.
Dukungan Jangka Panjang AS untuk Israel
Dilansir dari Middle East Eye (MEE), Jumat (19/9), selama beberapa dekade, AS menjadi sekutu utama Israel di PBB. Washington memberi bantuan militer sekitar 3 miliar dolar per tahun dan kerap memblokir resolusi yang menargetkan kebijakan Israel terhadap Palestina.
Menurut catatan, sejak 1970 AS telah berkali-kali menggagalkan resolusi mengenai agresi Israel di Libanon, status Yerusalem hingga permukiman di Palestina.
Veto Pertama hingga Konflik Libanon
Resolusi pertama yang diveto AS pada 1970, S/10784, menyoroti agresi Israel di perbatasan Libanon. Rancangan yang diajukan Guinea, Yugoslavia dan Somalia itu ditolak AS, sementara Panama abstain.
Selama konflik Libanon, AS juga menolak sejumlah resolusi lain, termasuk seruan agar Israel menghentikan operasi militer (1975) dan penarikan pasukan dalam waktu enam jam (1982). Veto serupa berlanjut pada 1985, 1986, dan 1988.
Status Yerusalem
Masalah Yerusalem juga berulang kali menjadi sasaran veto Washington. Pada 1976, rancangan S/12022 menyoroti upaya Israel mengubah karakter demografi dan budaya wilayah pendudukan, namun AS menolaknya.
Tahun 1982, rancangan resolusi setelah penembakan di kompleks Masjid Al-Aqsa kembali diveto oleh AS. Teks itu menyebut Al-Aqsa sebagai salah satu tempat tersuci umat manusia dan menekankan perlunya melindungi situs-situs keagamaan. Resolusi serupa kembali ditolak pada 1986.
Palestina dan Hak Penentuan Nasib Sendiri
Pada 1976, AS memveto resolusi yang menyerukan Israel mundur dari seluruh wilayah Palestina. Veto juga dilakukan terhadap rancangan Tunisia tahun 1980 yang menekankan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.
AS menjadi satu-satunya penentang resolusi yang mengecam pemukiman Israel (1983, 1997, 2011), serta menolak resolusi yang meminta penghentian operasi militer di Gaza pada 2004 dan 2006.
Era Obama dan Trump
Di akhir masa jabatan Barack Obama, AS untuk pertama kalinya dalam empat dekade abstain, sehingga resolusi yang mengutuk permukiman Israel lolos (2016). Namun, pada 2011, pemerintahan Obama pernah menggunakan veto untuk rancangan serupa.
Donald Trump membawa pendekatan lebih pro-Israel. Pada 2017, AS memveto rancangan resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tahun 2018, AS keluar dari Dewan HAM PBB dengan alasan bias kronis terhadap Israel dan memveto resolusi yang mengecam penggunaan kekuatan Israel terhadap warga sipil Gaza.
Perang Gaza 2023 dan Dampak Kemanusiaan
Veto ini menjadi yang keenam dilakukan AS terhadap upaya DK PBB menghentikan konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Sejak perang dimulai, AS telah memblokir 5 resolusi gencatan senjata dan satu resolusi untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyandera 240 lainnya. Israel membalas dengan bombardir besar-besaran dan invasi darat ke Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 44.000 warga Gaza tewas, sementara studi di jurnal Lancet memperkirakan angka sebenarnya bisa melebihi 186.000.
Hingga kini, otoritas kesehatan di Gaza melaporkan lebih dari 65.000 korban jiwa dan 165.000 lainnya luka-luka, termasuk ratusan orang tewas akibat kelaparan. (H-2)
