5 hours ago
3
Area yang terpapar radioaktif Cesium-137 di Cikande.(Dok. Antara)
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia, (FKBI), Tulus Abadi, mengatakan, pemerintah harus melakukan uji lab terhadap semua produk yang diproduksi maupun didistribusikan di seluruh area terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137), di aera sekitar Cikande, Serang, Banten. Uji lab disebut harus dilakukan sebagai upaya menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat, sebagai korban dari adanya cemaran tersebut.
"Demi perlindungan pada konsumen dan masyarakat secara keseluruhan, dan demi keamanan pangan (food security), maka produk makanan dan minuman di sekitar lokasi, harus diuji lab, harus disampling," kata Tulus, saat dihubungi, Selasa, (14/10).
Tulus mengatakan, tidak boleh ada cemaran sedikit pun pada bahan pangan oleh isotop radioaktif. Itu karena isotop radioaktif bukan bahan tambahan pangan, tapi adalah cemaran.
"Menko Pangan keliru jika menyatakan bahwa cemaran radioaktif dibolehkan sepanjang msh batas aman. Tidak ada batas aman, harus zero radioaktif pada bahan pangan. Badan Pangan Nasional, Badan POM, bahkan BGN harus turun tangan," tambahnya.
Selain itu, Tulus juga menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga harus memastikan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan kepada siswa harus aman dari cemaran radioaktif. "Kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) yang menolak udang dari Indonesia karena ada cemaran radioaktif, harus menjadi contoh konkret, dan terapkan standar yang sama untuk produk bahan pangan bagi masyarakat konsumen di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar mengatakan pemerintah terus memastikan langkah-langkah dilakukan mencegah komoditas terkontaminasi paparan radioaktif Cs-137 dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh manusia.
"Tentu itu kita akan evaluasi. Tapi komitmen kita tentu kita tidak ingin barang-barang yang terkontaminasi itu masuk ke tubuh manusia," kata Kepala BPOM di Jakarta.
Taruna mengatakan Badan POM sendiri sudah berkoordinasi dengan FDA memastikan keamanan komoditas udang dan cengkeh asal Indonesia aman untuk masuk ke pasar AS.
Upaya Dekontaminasi
Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah menargetkan proses dekontaminasi selesai pada Desember 2025, mencakup area industri dan pabrik yang teridentifikasi terpapar. Langkah awal dilakukan dengan pembersihan di sepuluh titik utama yang terdeteksi, dengan penyelesaian bertahap dalam satu bulan. Seluruh proses dilakukan dengan memastikan lingkungan tetap aman dan terkendali.
Di saat yang bersamaan, aparat penegak hukum juga terus melakukan penyelidikan terhadap dua kemungkinan sumber kontaminasi, yakni dari importasi scrap besi-baja dan potensi kebocoran limbah Cs-137 dari sektor komersial. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap investigasi tersebut dengan bantuan teknis dari BRIN dan BAPETEN.
“Pemerintah telah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri hingga seluruh pihak mampu memastikan sistem pengawasan dan fasilitas keamanan berjalan maksimal,” ujar Hanif.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan mendukung operasional fasilitas penyimpanan sementara (interim storage) darurat di PT PMT yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Di sisi lain, penanganan kesehatan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, serta kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Sosial. (Ant/H-3)
