4 weeks ago
8
Kadin Indonesia menggelar Rakornas Bidang UMKM dan Koperasi 2025.(MI/Naufal Zuhdi)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Koperasi 2025.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyebutlan bahwa UMKM dan koperasi adalah sokoguru ekonomi nasional yang selaras dengan amanat para pendiri bangsa. Ia menekankan, amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan dan koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.
“Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Anindya, Selasa (19/8).
Rakornas Kadin ini juga menegaskan dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional. Anin menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah yang menurut Kadin mampu menggerakkan setengah triliun rupiah lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal.
Rakornas Kadin menjadi forum penting untuk memperkuat konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan. Kadin menekankan bahwa koperasi Desa Merah Putih serta koperasi modern berbasis digital akan menjadi agregator yang menjembatani jutaan UMKM dengan offtaker besar, mulai dari distribusi pangan, pupuk, hingga energi.
Di kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan afirmatif Presiden Prabowo melalui alokasi anggaran Rp335 triliun untuk program MBG sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Setiap dapur umum membutuhkan investasi antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, dengan rata-rata 20 pemasok lokal yang terlibat. Ini membentuk ekosistem usaha baru yang betul-betul menghidupkan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kecamatan,” terang Maman.
Kementerian UMKM, sambung Maman, tengah menyiapkan sistem “Sapa UMKM” sebagai super-aplikasi untuk memetakan kebutuhan dan kendala jutaan pelaku usaha. Sistem ini akan menjadi pintu masuk layanan pembiayaan, sertifikasi, hingga pemasaran agar UMKM benar-benar mendapatkan akses yang berkualitas.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun kini diarahkan agar 60% penyaluran dialokasikan ke sektor produksi sehingga memberi multiplier effect yang lebih luas bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok nasional. (E-3)
