4 weeks ago
16
Ilustrasi(Dok BP Taskin)
PEMERINTAH terus menjalin sinergi multipihak untuk menghadirkan solusi terintegrasi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.
Ini dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dengan pemerintah daerah Cirebon Raya bersama pelaku swasta pada acara Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Jakarta, Rabu (20/8).
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak kemiskinan.
Menurutnya, kolaborasi ini adalah jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan yang butuh pendekatan holistik dan sinergis. "Kami percaya dengan dukungan pemda dan sektor swasta, program ini bisa mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," ujar Budiman.
Budiman menjelaskan penandatanganan MoU sebagai langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. "Kami percaya koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” ujar Budiman.
Sebagai informasi, BP Taskin berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan integrator nasional. Lembaga ini juga menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif ke 4,5–5% pada 2029.
Budiman mengatakan program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini akan melibatkan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar.
"Kerjasama ini juga menitikberatkan pada inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak program," ucapnya.
Di sisi lain, kata dia, pelaku swasta menunjukkan antusiasme besar dalam mendukung program ini dengan menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar, dan sumber daya lain untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, BP Taskin bersama pemerintah daerah dan swasta optimistis program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dapat menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain," terang Budiman.
Ia menambahkan dengan mengusung pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah Cirebon Raya.
"Kolaborasi multipihak ini bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkap Budiman.
Pemerintah daerah Cirebon Raya mencakup Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon. Nantinya kawasan Cirebon Raya dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal serta menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.
SCLSC ialah model rantai pasok yang memadukan integrasi sebagian (semi tertutup) sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Model ini berbasis koperasi sebagai pilar utama dalam menghubungkan petani dengan beberapa akses produksi, pengolahan dan penjualan.
Walikota Cirebon Effendi Edo mendukung implementasi program dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya daerah.
"Kolaborasi ini langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga tertinggal dalam proses pembangunan. Ini sejalan dengan upaya pemda mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Kami yakin skema ini berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah."
Ia juga berharap inisiatif ini mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. (H-2)
