
PEMERINTAH berencana menyediakan 2.000 unit rumah subsidi khusus untuk pengemudi ojek online. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan mitra pengemudi dan memberikan akses kepemilikan rumah bagi mereka yang selama ini mengandalkan penghasilan harian yang fluktuatif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan, program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pengemudi ojek online untuk memiliki hunian yang layak dengan biaya yang terjangkau. Adapun, 2.000 unit tersebut akan disalurkan sebanyak 1.000 unit pada pengemudi ojek roda dua dan 1.000 unit lainnya pada pengemudi taksi onlien.
“Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi. Kriteria penerima bantuan ini mencakup mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp7 juta per bulan untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk keluarga, dengan kriteria berbeda bagi wilayah tertentu, seperti Papua,” ungkap Maruarar di Jakarta, Selasa (8/4).
Maruarar mengatakan, Presiden Prabowo sendiri telah mengarahkan untuk mempercepat distribusi rumah subsidi ini. Pihaknya pun memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi kualitas dan tepat sasaran.
"Kami sedang berupaya memperbaharui data dari BPS untuk memastikan distribusi rumah subsidi lebih adil dan tepat sasaran," ungkap Maruarar.
Menurut Maruarar, meskipun permintaan sangat tinggi, pihaknya harus memulai dari jumlah yang lebih kecil.
"Kami juga berharap kuota bisa bertambah setelah melihat hasil pelaksanaan tahap awal," ungkap Maruarar.
Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dihuni oleh mereka yang memang membutuhkan.
Target Alokasi dan Proses Penyaluran
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan, sampai dengan April 2025, sekitar 53.645 unit rumah subsidi telah terdistribusi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi, dengan alokasi target mencapai 220.000 unit tahun ini, yang terbagi dalam 13 segmen.
“Namun, dari jumlah ini, 2.000 unit yang dialokasikan untuk pengemudi ojek online roda dua dan empat, dan sisanya untuk berbagai sektor lain, seperti petani, tenaga medis, dan pegawai negeri,” jelas Heru.
CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menambahkan, tantangan utama dari program ini adalah memastikan mitra pengemudi Gojek memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR rumah subsidi. Sebagian besar pengemudi Gojek memiliki pendapatan yang fluktuatif, yang membuatnya sulit untuk memenuhi kriteria penghasilan tetap yang ditetapkan oleh bank.
“Namun, melalui kerjasama dengan BTN, Gojek berharap untuk memperkenalkan skema yang memungkinkan pembayaran angsuran dilakukan secara harian, sesuai dengan pola pendapatan para mitra,” kata Patrick.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, menyampaikan, dalam skema ini, cicilan rumah bisa disesuaikan dengan penghasilan harian para ojol, bahkan dipotong langsung dari pendapatan yang masuk melalui aplikasi.
"Misalnya angsuran per bulan sekitar Rp1,2 sampai Rp1,3 juta. Maka penghasilan minimal pengemudi itu sekitar Rp3,5 hingga Rp4 juta," ujar Hirwandi.
Hirwandi menyampaikan, data penghasilan ojol yang diperoleh dari aplikasi akan menjadi acuan dalam proses pengajuan KPR. Pemerintah juga menyiapkan skema pemotongan angsuran harian secara otomatis agar memudahkan para penerima manfaat. Tak hanya itu, sistem juga dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan pendapatan.
"Jadi selain sepertiga penghasilan, kita tambahkan besaran angsuran sekitar 10%-20%. Ini untuk menutup saat penghasilan turun, supaya cicilan tetap aman," jelasnya.
Program KPR untuk ojol ini menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi seperti biasanya. Hingga saat ini, sebanyak 630 unit rumah telah terealisasi khusus untuk para ojol sejak dimulai pada tahun 2018.
"Ini akan terus kita masifkan. Pak Ara menargetkan 2.000 unit," tambahnya.
Dengan pendekatan yang menyesuaikan dengan karakteristik pendapatan harian ojol, pemerintah berharap program ini mampu memberikan akses hunian yang lebih luas bagi pekerja sektor informal. (Z-10)