6 hours ago
2
Evakuasi korban musala ambruk Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur(Antara Foto)
AMBRUKNYA bangunan musala di pondok pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur membuat Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren. Kesempatan itu dilakukan, Selasa (14/10) di Jakarta.
Tiga kementerian berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, serta memberikan dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan di lingkungan pesantren.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pesantren sebagai aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.
"Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta," kata Menag.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga bentuk nyata perlindungan negara terhadap para santri.
"Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia," ujarnya.
Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat dan perhatian besar terhadap dunia pesantren.
"Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren," ucapnya.
Dalam kerja sama ini, Kementerian PU mengambil peran teknis untuk memastikan seluruh bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan keandalan konstruksi.
Menteri PU Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai langkah konkret dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.
"Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut," ujar Doddy Hanggodo.
Selain itu, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan sederhana kepada pengelola pesantren.
"Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan bahwa perlindungan terhadap santri merupakan bagian dari keadilan sosial yang harus diwujudkan negara.
"Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara," ujarnya.
Melalui kesepakatan ini, pemerintah berharap seluruh pesantren di Indonesia dapat memiliki infrastruktur yang layak, sehat, dan aman bagi para santri.
Adapun ruang lingkup kerja sama itu, kata dia, mencakup pertukaran data dan informasi pesantren, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah. (H-4)
