11 hours ago
3
Presiden AS Donald Trump(Anadolu)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana berpandangan Indonesia memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) penting yang harus segera diselesaikan, setelah tercapainya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui kesepakatan baru itu, AS menurunkan tarif impor kepada Indonesia dari semula 32% menjadi 19%.
"PR pertama Indonesia perlu segera menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk perjanjian bilateral resmi," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (16/7).
Jika tidak, lanjut Hikmahanto, negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berpotensi menuntut perlakuan serupa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 GATT yang mengatur prinsip most favored nation (MFN).
Prinsip tersebut menyatakan bila suatu negara diberikan perlakuan khusus, maka perlakuan serupa harus diberikan kepada seluruh anggota WTO, kecuali jika perlakuan tersebut tercantum dalam perjanjian bilateral atau regional yang sah.
PR berikutnya ialah pemerintah Indonesia perlu memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), agar mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan dari AS.
"Jika tidak, target ambisius Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi dan pangan bisa terancam," kata pakar hukum internasional dari UI.
Pekerjaan rumah ketiga, ungkapnya, Indonesia harus bersikap waspada terhadap negara pesaing AS seperti Tiongkok dan Uni Eropa, yang kemungkinan besar akan menuntut konsesi serupa. Bagi negara-negara tersebut, Indonesia merupakan pasar potensial yang sangat bernilai dan tidak akan dibiarkan dikuasai oleh produk-produk dari AS semata.
Hikmahanto menjelaskan tugas rumah pemerintah Indonesia lainnya ialah perlu mengantisipasi potensi penurunan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Produk-produk dari AS yang masuk ke Tanah Air akan diproduksi oleh tenaga kerja di AS.
"Sementara, konsumen Indonesia hanya berperan sebagai pasar tanpa keterlibatan tenaga kerja lokal," ucapnya.
Dalam kesepakatan ini, Indonesia menyepakati penurunan tarif sebesar 11% dengan imbalan membuka seluruh pasar domestik untuk produk-produk asal AS. Sebagai bagian dari komitmen, Indonesia akan membeli energi senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing 777. Selain itu, peternak dan nelayan AS juga mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia.
Sebagai perbandingan, Hikmahanto mengatakan sebagai perbandingan, negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk membuka pasar dilakukan selama hampir satu dekade agar tercapai kesepakatan yang bersifat resiprokal. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mampu meraih kesepakatan dengan Indonesia hanya dalam hitungan bulan. Dia pun mengapresiasi upaya negosiasi pemerintah Indonesia.
"Tentu ini merupakan capaian besar tim negosiator Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto," imbuh Hikmahanto.
"Apalagi, Indonesia berhasil menghindari pengenaan tambahan tarif 10% dari AS karena statusnya sebagai anggota penuh BRICS," tutupnya. (E-3)
