7 hours ago
2
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina(DPR RI)
DI tengah meningkatnya perbincangan publik serta desakan untuk memboikot salah satu stasiun televisi nasional akibat pemberitaan yang dinilai melabeli pesantren secara tidak proporsional, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan berpikir jernih dalam menyikapi persoalan tersebut.
Selly menegaskan, pesantren merupakan warisan peradaban yang telah memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun kebudayaan.
“Pesantren bukan sekadar lembaga keagamaan, tapi ruang pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Ia menjadi bagian dari denyut sejarah Indonesia jauh sebelum republik ini berdiri,” kata Selly dalam keterangan yang diterima, Selasa (14/10).
Namun, Selly juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap pesantren tidak boleh menutup ruang evaluasi. “Kita perlu menempatkan pesantren secara proporsional. Ada hal-hal yang patut dibanggakan, tapi juga ada aspek yang perlu diperbaiki. Setiap lembaga, termasuk pesantren, harus terus berbenah agar relevan dengan tantangan zaman,” jelasnya.
Ia menilai pelabelan negatif terhadap pesantren dalam pemberitaan adalah bentuk penyederhanaan yang berlebihan. “Kita perlu berhati-hati dalam membuat narasi publik. Satu kasus atau satu perilaku individu tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai seluruh pesantren. Namun demikian, pesantren juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola agar tidak ada celah bagi penyimpangan,” tegas Selly.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan di pesantren tidak hanya soal ta’lim (pengajaran), tetapi juga tarbiyah (pembentukan akhlak dan kepribadian). “Santri belajar disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi masa depan bangsa,” ucapnya.
Menurut data Kementerian Agama, Indonesia memiliki lebih dari 42 ribu pesantren dengan lebih dari 7 juta santri. Jumlah ini, kata Selly, bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti bahwa pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.
“Dengan jumlah sebesar itu, tentu pesantren juga memikul tanggung jawab yang besar, bukan hanya dalam pengajaran agama, tetapi juga dalam memastikan tata kelola, transparansi, dan perlindungan terhadap santri berjalan dengan baik,” tambahnya.
Selly menyoroti pula nilai khidmah dalam tradisi pesantren, yaitu belajar sambil melayani guru dan masyarakat. “Nilai khidmah adalah hal yang sangat berharga. Tapi dalam konteks hari ini, nilai itu juga harus disertai perlindungan terhadap hak-hak santri, agar semangat pengabdian tidak disalahartikan,” jelasnya dengan tegas namun tenang.
Ia menambahkan, Fraksi PDIP di DPR RI berkomitmen untuk memperkuat peran pesantren sebagai bagian dari amanat Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Negara harus hadir untuk memperkuat pesantren, bukan sekadar lewat anggaran, tapi dengan memastikan tata kelolanya modern dan akuntabel. Pesantren adalah mitra negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan seperti semua mitra strategis, ia juga perlu terbuka terhadap kritik dan perubahan,” jelasnya. (P-4)
