6 hours ago
1
Petugas menyiapkan beras SPHP saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Nukila Ternate, Maluku Utara.(Antara/Andri Saputra)
BERDASARKAN pantauan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 di 132 titik lokasi pada 90 kabupaten/kota di 20 provinsi, dilaporkan telah adanya penurunan harga beras di berbagai Kabupaten/ Kota maupun daerah. Hal ini menunjukkan bukti dari kerja keras dan masifnya Tim Satgas Pengendalian Harga Beras bersama dengan seluruh stakeholder pemerintah untuk menjamin keterjangkauan, ketersedìaan, dan stabilisasi harga di seluruh Tanah Air.
Pantauan beras medium di 13 provinsi menunjukkan 41 kabupaten/kota dengan kategori harga beras masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan hasil pantauan beras premium di 13 provinsi, sudah terdapat 36 kabupaten/kota dengan kategori harga beras masih di bawah HET. Daerah-daerah dengan kenaikan harga tipis di atas HET kini menjadi prioritas intervensi dengan distribusi stok tambahan Bulog serta pengawasan intensif lintas sektor.
Selain itu, di Minggu ketiga Oktober 2025, sesuai hasil perhitungan IPH (Indeks Perkembangan Harga) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun terdapat 62 kabupayen/kota yang mengalami kenaikan harga beras namun hal itu juga diimbangi dengan penurunan harga beras di 197 Kota Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kota kabupaten yang mengelami penurunan harga beras lebih banyak dibandingkan kota kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras.
"Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Satgas Pangan untuk mengarahkan stok SPHP ke titik-titik rawan disparitas harga. Bulog juga siap memperluas intervensi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau," jelas Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, Sabtu (25/10).
Sebagai bagian dari Satgas, lanjut Rizal, Perum Bulog terus menjalankan peran strategis dalam intervensi pasar melalui program SPHP. Selain itu, Bullg juga memastikan stok beras tersedia di titik-titik yang mengalami disparitas harga dan mendistribusikannya secara cepat dan merata. Intervensi dilakukan di wilayah dengan harga di atas HET, terutama di enam provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
"Bulog terus melakukan operasi pasar dan distribusi beras SPHP di daerah yang terpantau naik. Kami juga berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau sesuai HET," lanjut Rizal.
Pelaksanaan Satgas di daerah dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri, dengan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, untuk menjaga agar harga beras nasional tetap sesuai ketentuan HET sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025.
Perum Bulog, tambahnya, terus berkomitmen untuk melaksanakan mandat pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan pangan pokok. Upaya sinergis sebagai bagian dari Satgas Pengendalian Harga Beras menjadi bukti nyata peran Bulog dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar.
Kami pastikan Bulog terus hadir di tengah masyarakat, menjaga harga beras tetap stabil dan pasokan terjamin. Sehingga masyarakat selaku konsumen mendapatkan beras berkualitas baik dengan harga rendah sesuai HET sesuai Zonasinya. Stabilitas harga pangan adalah stabilitas rakyat," tandasnya. (Fal/E-1)
