5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara khusus mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai pertemuan dengan Wapres di Jakarta pada Senin (27/4).
Menurut Nanik, pada pertemuan tersebut, Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Wapres juga meminta agar sisa makanan tidak kembali masuk ke dapur, karena berpotensi menjadi sumber penyakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," kata Nanik.
Sebagai langkah pencegahan, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang.
"Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur," tambahnya.
Arahan itu disebut Nanik akan menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan aman dikonsumsi.
Nanik menambahkan, latar belakang sebagai mantan pengusaha di bidang katering membuat Gibran memahami secara detail standar operasional prosedur (SOP) dapur.
"Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," ucap Nanik.
Selain aspek keamanan, Wapres juga meminta BGN untuk mempercepat pemerataan pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal ini menyusul kunjungan Gibran ke sejumlah provinsi di Papua, di mana ia menemukan masih banyak kabupaten yang belum memiliki SPPG. Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," pungkas Nanik.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
