9 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Wacana penerapan skema bekerja dari rumah (Work from Home) mencuat imbas perang di kawasan Timur Tengah buntut serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.
Pemerintah pusat dan daerah ingin menerapkan skema WFH demi melakukan penghematan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pasokan minyak mentah terhambat blokade di Selat Hormuz. Harga minyak mentah dunia terus melonjak setelah perang berkecamuk di kawasan Teluk sejak 28 Februari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah wilayah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia telah menyatakan siap dan bahkan telah menerapkan sistem WFH.
Pemprov DKI Jakarta siap terapkan WFH
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kebijakan ini disiapkan guna menanggapi dinamika geopolitik yang berdampak langsung pada pasokan dan harga BBM.
Menyikapi wacana penghematan energi nasional tersebut, Pramono memastikan bahwa langkah selaras akan diambil oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Ia menekankan Pemprov DKI akan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat.
"Karena bagaimanapun perang di Iran yang terlalu lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM," ujar Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
Pemkab Tangerang siap WFH 50 persen
Pemkab Tangerang juga berencana menerapkan sistem kerja WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menghemat BBM.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pihaknya tengah menyiapkan kebijakan teknis pemberlakuan WFH tersebut dan segera dirumuskan dalam waktu dekat.
Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah tetap diwajibkan melakukan absensi dua kali, yakni saat masuk kerja pukul 07.30 WIB dan saat pulang kerja pukul 16.00 WIB.
"Presiden telah memberikan pernyataan agar kita melakukan penghematan energi. Oleh karena itu, kita akan segera merumuskan terkait kebijakan WFH ini," ujar Maesyal, Rabu (25/3).
Maesyal menjelaskan kebijakan ini akan menyasar 50 persen ASN yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.
Sementara itu, pegawai yang bertugas pelayanan langsung ke masyarakat tetap bekerja secara normal atau 100 persen. Di antaranya ASN di tingkat kecamatan, kelurahan, desa.
WFH juga berlaku bagi petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap 100 persen seperti biasa karena menjalankan tugas ke wilayah dan masyarakat," jelasnya.
Pemprov Jatim WFH setiap Rabu
Sementara itu Pemprov Jawa Timur telah memutuskan menerapkan WFH bagi para ASN selama satu hari dalam sepekan, yakni, setiap Hari Rabu.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan WFH tiap Rabu ini untuk menekan konsumsi BBM.
"Mulai minggu depan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya pada hari Rabu," kata Khofifah, di Surabaya, Rabu (25/3).
Khofifah sengaja menghindari WFH pada Jumat untuk mencegah adanya kecenderungan ASN memanfaatkan waktu untuk libur panjang yang justru berpotensi meningkatkan penggunaan BBM karena mobilitas wisata atau pulang kampung.
"Kalau long weekend yang semula diharapkan ini akan menjadi bagian dari efisiensi penggunaan BBM, bukan tambah hemat tambah tidak hemat," ujarnya.
(mnf/fra)
Add
as a preferred source on Google
