1 week ago
11
Boni Hargens(Dok.Ist)
PENGAMAT politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Presiden ke-7 Joko Widodo yang menanggapi tudingan ijazah palsu dengan menempuh jalur hukum. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi merupakan pelajaran penting dalam berdemokrasi.
"Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja," kata Boni, melalui keterangannya, Kamis (24/5).
Boni menjelaskan dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada garis yang sama di mata hukum. Ia mengatakan pihak yang menuding Jokowi memiliki ijazah palsu harus mempertanggungjawabkan di ranah hukum, bukan dengan membuat kegaduhan dengan mengeruduk kediaman Jokowi.
"Kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum. Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum," katanya.
Boni mengatakan pihak yang menuding ijazah palsu harus dapat membuktikannya di pengadilan. Nantinya, dalam persidangan akan menghadirkan barang bukti yang dapat dibuktikan kesahihannya.
"Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," katanya.
Lebih lanjut, Boni menduga tudingan ijazah palsu ini memang sengaja dilakukan untuk menyudutkan Jokowi. Ia mengatakan upaya menyudutkan Jokowi sering terjadi, mulai dari berkarir menjadi Wali Kota Solo hingga menjadi presiden selama dua periode.
Boni menduga ada kepentingan politik di balik tudingan terhadap Jokowi. Ia mengatakan ada kelompok yang tidak ingin anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memiliki posisi kuat dalam kancah politik.
"Gibran berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan. Sudah ada kelompok politik yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di 2029. Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi," katanya.
Selain itu, ia menilai upaya menyudutkan ini juga berasal dari kelompok yang dendam atau sakit hati akibat kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014 hingga 2024.
"Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya," katanya. (M-3)
