1 week ago
13
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.(Dok. Antara)
BERDASARKAN kejadian kasus pelecehan seksual yang berulang oleh mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai daerah, pemerintah disebut perlu melakukan perbaikan yang sistematis, serius, dan konkret bagi PPDS.
"Saya sebagai menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan agar kualitas, keterampilan, dan budaya PPDS dibentuk dengan baik hingga meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pertama, pada saat rekrutmen mewajibkan tes psikologis sehingga bisa diketahui kondisi kejiwaan agar bisa menjalani pendidikan PPDS hingga nantinya akan melayani masyarakat dengan baik," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers, Senin (21/4).
Kedua agar transparansi rekrutmen PPDS dilakukan dengan baik agar tidak salah pilih. Kemudian, afirmasi putra-putri daerah yang kekurangan daerah harus dilakukan sehingga distribusi dokter spesialis bisa dilakukan.
"Kami banyak mendengar bahwa pendidikan dokter spesialis yang dilakukan rumah sakit tidak dilakukan langsung oleh konsulennya, tapi dilakukan seniornya sehingga tidak benar-benar memberikan kualitas yang diinginkan baik dari sisi kinerjanya maupun budayanya," ujar dia.
Di banyak negara pendidikan dokter spesialis dilakukan langsung oleh konsulen yang perlu perbaikan. Selanjutnya setiap 6 bulan perlu dilakukan skrining psikologis kondisi kejiwaan bisa dimonitor dengan rutin, kalau ada hal-hal yang menunjukkan tekanan secara besar maka bisa diidentifikasi dengan baik.
Kemudian pelayanan di rumah sakit agar disiplin jam kerja peserta didik dilakukan tanpa terkecuali.
"Kami mendengar anggota PPDS dipaksa bekerja luar biasa dengan dalih latihan mental, tapi menurut saya berlebihan karena aturan-aturan peserta didik sudah ada dan dari seluruh dunia sudah ada standarnya," ujarnya.
Ia minta harus dipatuhi, jika harus bekerja overtime maka hari selanjutnya harus libur karena beban kerja yang dilakukan sangat tinggi akan menekan psikologis peserta didik. Kemudian jaminan keamanan dan pengawasan peserta didik.
Terakhir yakni tekanan pendapatan PPDS harus diperhitungkan karena mereka tidak mendapatkan pendapatan sehingga tekanan finansialnya berat sekali.
"Kita mau menata ulang pendidikan dokter spesialis ini agar sama dengan pendidikan dokter spesialis di luar negeri dimana mereka bukan harus mengeluarkan uang, tapi mendapatkan uang," ungkapnya.
Langkah konkretnya agar peserta didik bisa diberikan SIP sebagai dokter umum agar mereka bisa bekerja atau praktek sebagai dokter umum baik di rumah sakit pendidikan maupun di luar jam kerja.
Di Kesempatan yang sama Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan kasus pelecehan seksual yang terjadi mencederai institusi pendidikan serta rumah sakit sebagai tempat belajar dan pelayanan. Kusus ini menjadi alarm proteksi bagi sistem pendidikan kita.
"Kami sedang menyusun langkah preventif agar kasus pelecehan seksual PPDS serupa tidak berulang agar layanan kesehatan tetap berjalan dan tidak terganggu," ucap Brian.
Kemendiktisaintek dan Kemenkes telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran yang diharapkan bisa terjadi perubahan dan perbaikan sehingga sistem pendidikan spesialis bisa berjalan seharusnya.
"Mari membenahi sistem pendidikan yang ada sebagai sistem yang ada dan bermartabat yang melahirkan dokter berkualitas dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah akan terus bergerak jika diperlukan maka kita akan bekerja tanpa kompromi karena dunia pendidikan kita harus bersih dari kekerasan," pungkasnya. (H-3)
