Selular.ID – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama BBC Media Action menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Building Healthy Information Environments: Collaborative Responses to Disinformation in the Digital Age” di Jakarta, Kamis (19/6/2026).
Forum ini dihadiri perwakilan pemerintah, platform digital, media, akademisi, hingga mitra internasional seperti ASEAN dan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).
Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, menekankan urgensi penanganan misinformasi yang mengancam kohesi sosial dan kedaulatan informasi.
“Kita menghadapi tantangan serius: derasnya arus misinformasi, disinformasi, bahkan manipulasi informasi asing yang sistematis,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Baca juga:
- Mastel Serahkan Peta Jalan Penanganan Disinformasi, Dorong Koordinasi Nasional
- Mastel Soroti Masifnya AI di Indonesia, Tetapi Mayoritas Milik Asing
Kerja sama ini menghasilkan Policy Paper (Kertas Kebijakan) dan Peta Jalan (Roadmap) strategis untuk mengatasi penyebaran berita bohong secara sistemik.
Peta jalan tersebut disusun berdasarkan lima pilar strategis:
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
- Literasi Digital Masif: Membekali masyarakat dengan keterampilan mendeteksi misinformasi.
- Infrastruktur Cek Fakta: Memperluas jaringan verifikasi klaim digital.
- Jurnalisme Berkualitas: Mendukung media independen sebagai pilar demokrasi.
- Tata Kelola Digital Akuntabel: Menyesuaikan regulasi untuk menangani disinformasi berbasis AI tanpa mematikan inovasi.
- Riset dan Inovasi: Mengembangkan solusi teknologi untuk menghadapi manipulasi informasi yang terus berubah cepat.
Inisiatif ini melibatkan diskusi terfokus (FGD) berkala bersama pemerintah, akademisi, dan komunitas media ASEAN guna mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam pembangunan nasional.
Tantangan Makin Meningkat Dampak AI
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi Publik dan Massa (KPM) Molly Prabawaty mengungkapkan lima pilar strategis yang perlu dikerjakan secara kolektif untuk menghadapi ancaman disinformasi yang dipicu pertumbuhannya oleh kecerdasan artifisial (AI).
Molly mengemukakan di Indonesia saja menurut temuan studi dari Engage Media pada 2026 menunjukkan adanya peningkatan 43 persen konten disinformasi sepanjang 2020-2023 di platform-platform media sosial dan salah satu penyebab kenaikan itu adalah algoritma pencarian AI.
“Skala dan kompleksitas disinformasi berbasis AI menuntut respons multi-pihak yang komprehensif,” kata Molly.
“Tidak ada satu entitas baik itu pemerintah, platform teknologi, komunitas masyarakat, ataupun kalangan akademis dapat mengatasi masalah ini sendirian,” sambungnya.
Membahas pilar-pilar tersebut secara rinci untuk menangani disinformasi berbasis AI, Molly mengatakan pilar pertama yang harus dikerjakan adalah meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis.
Menurutnya, membekali warga negara dengan keterampilan untuk memilah informasi yang kredibel dari kebohongan adalah hal yang paling utama.
“Kampanye edukasi untuk peningkatan kesadaran publik dinilai sangat krusial untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap konten disinformasi,” kata Molly.
Pilar kedua yang dikemukakan oleh Molly ialah mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab.
Kemkomdigi mendorong pengembangan dan penggunaan AI yang etis, memastikan teknologi ini dirancang dengan pagar pengaman terhadap penyalahgunaan disinformasi, termasuk mengeksplorasi mekanisme verifikasi keaslian konten.
Selanjutnya, pilar ketiga adalah penguatan kerangka regulasi. Menurut Molly kebebasan berekspresi memang perlu didukung di ruang digital namun regulasi tetap dibutuhkan untuk memastikan masyarakat Indonesia tetap mendapatkan informasi yang benar dan tak sekadar viral.
“Indonesia membutuhkan kerangka regulasi yang adaptif untuk mengatasi sifat disinformasi berbasis AI yang terus berkembang tanpa mematikan ruang inovasi,” katanya.
Selanjutnya adalah pilar keempat yaitu meningkatkan kerja sama dengan banyak mitra baik di tingkat regional maupun internasional.
Disinformasi menurut Molly tidak mengenal batasan wilayah dan maka dari itu koordinasi antarnegara untuk menangani masalah serupa dapat menjadi langkah vital menghadirkan informasi yang sehat bagi masyarakatnya.
“Langkah kolaborasi dengan mitra di kawasan maupun internasional sangat penting untuk tiap negara membagikan praktik terbaik, respons koordinasi, dan membangun garda secara global melawan disinformasi sebagai ancaman transnasional ini,” kata Molly.
Terakhir, pilar yang penting untuk memerangi disinformasi berbasis AI adalah mendukung hadirnya jurnalisme independen untuk memverifikasi fakta.
Lanskap media yang kuat dan independen, didampingi oleh inisiatif pemeriksaan fakta yang solid, dipandang Pemerintah sebagai benteng pertahanan krusial dalam melawan penyebaran narasi palsu di ruang digital.
