1 week ago
16
Rakor Penyelenggara Sistem Elektronik Infrastruktur Informasi Vital pada Selasa (22/4/2025) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. (Dok BSSN)
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggara Sistem Elektronik Infrastruktur Informasi Vital pada Selasa (22/4) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.
Dalam keterangan resminya, BSSN menyebut rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi data dan sistem penting Indonesia dari serangan siber. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pihak untuk berkoordinasi dan berbagi informasi terbaru terkait keamanan siber.
Infrastruktur Informasi Vital (IIV) adalah sistem elektronik yang sangat penting bagi sektor strategis seperti energi, keuangan, dan transportasi. Gangguan pada sistem ini dapat berdampak besar pada masyarakat dan perekonomian. Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, mendorong pengamanan IIV yang dikoordinasikan oleh BSSN.
Pada kesempatan tersebut Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan siber nasional.
“Seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi dan berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada instansi masing-masing sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto. BSSN akan terus melakukan asistensi dalam upaya percepatan tersebut,” ucap Nugroho, Rabu (23/4).
Nugroho pun menambahkan terkait dengan TTIS Sektoral, Gov-CSIRT BSSN dapat dijadikan sebagai role model pembentukan dan operasionalisasi TTIS Sektoral sesuai dengan prinsip security by design.
Lebih lanjut Nugroho menekankan bahwa agenda prioritas pemerintah, termasuk operasionalisasi Government Technology (GovTech), program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program lainnya akan sangat bergantung dengan transformasi digital yang aman.
Nugroho pun mengajak untuk meningkatkan awareness dan kapasitas IIV serta peningkatan kapabilats TTIS yang sudah dimiliki.
"Hal yang urgent pada forum ini adalah mari kita bersama memiliki komitmen untuk meningkatkan awareness dan kapasitas dari infrastruktur informasi vital yang kita miliki serta eksistensi dan kapabilitas dari Tim Tanggap Insiden Siber di masing-masing kementerian dan lembaga," pungkasnya.
Rapat ini membahas ancaman keamanan siber terkini, termasuk pelajaran dari kasus gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan serangan ransomware di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).
Kegiatan akan fokus pada kesiapan pemerintah dalam menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Government Technology (GovTech), serta pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh instansi pemerintah. Keamanan siber dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan perlindungan IIV di sektor keuangan juga akan dibahas.
Sekitar 150 peserta dari BSSN dan berbagai sektor IIV, termasuk keuangan, energi, pangan, TIK, transportasi, kesehatan, pertahanan, dan administrasi pemerintahan, hadir dalam rapat ini.
Setiap perwakilan kementerian/lembaga diharapkan memberikan masukan terkait rencana kerja keamanan siber tahun 2025, kebijakan keamanan siber nasional dan internasional, serta potensi kerja sama dengan BSSN. Diharapkan rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan dan mempercepat upaya pengamanan sistem elektronik nasional secara berkelanjutan. (E-4)
