3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan penerbitan Surat Telegram (STR) Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons konflik geopolitik di negara-negara Arab imbas perang Iran dengan AS-Israel.
Hasanuddin menilai salah satu poin instruksi telegram yang menempatkan prajurit di sejumlah objek vital seperti bandara, terminal, atau stasiun tak relevan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang, di darat kan, irrelevant kan?" ujar Hasanuddin saat dihubungi, Senin (9/3).
Menurut Hasanuddin, level siaga satu dalam konteks pertahanan merupakan tingkat kesiapan tertinggi.
Artinya, dia mengatakan pada kondisi itu seluruh pasukan telah berkonsentrasi, alutsista sudah disiapkan, serta logistik perorangan telah dipersiapkan.
Namun, menurut Hasanuddin, penempatan prajurit di sejumlah objek vital tak sesuai kondisi faktual dan terlalu dini.
Sebab, dalam konteks perang modern, terutama eskalasi perang Iran-AS, serangan dilakukan secara jarak jauh, dan bukan ekspansi darat.
Sehingga, menurut dia, kesiapsiagaan mestinya dilakukan pada jalur udara.
"Kalau acuannya memang mau menghadapi terjadinya perang di Teluk itu, di Timur Tengah, terlalu jauh lah. Too early, too early," ujar Hasanuddin.
"Kecuali misalnya ya, negara ada yang mau nyerang darat, serangan darat. Kalau toh misalnya, oh takut, takut ada rudal nyasar, ya pertahanan udara. Gitu yang disiapkan," imbuhnya.
Di sisi lain, politikus PDIP itu juga mempertanyakan Surat Telegram yang bocor sehingga diketahui masyarakat umum. Padahal, Telegram mestinya bersifat internal untuk kesiapan prajurit.
"Ya hanya untuk kepentingan-kepentingan di dalam intern TNI saja, kenapa kok harus sampai ke luar?" ujar dia.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai surat Telegram Panglima sebagai bukti TNI merespons situasi geopolitik dunia. Hal itu penting dilakukan untuk memberi ketenangan masyarakat.
"Ini menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab," kata Dave.
Instruksi Panglima itu tertuang lewat Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Surat berisi tujuh instruksi agar jajaran mulai siaga dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis di dalam negeri jika eskalasi akibat perang Iran dengan AS-Israel tak kunjung mereda.
Selain penyiagaan prajurit, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI antara lain juga diminta memerintahkan atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), serta menyiapkan rencana evakuasi apabila diperlukan.
BAIS diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
(thr/kid)
