2 hours ago
1
Rachmat Gobel, melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi pada Senin, (15/9).(Dok. NasDem)
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi pada Senin, (15/9). Dalam kunjungan bersama sejumlah DPRD dan tokoh Gorontalo itu, Gobel diterima langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, beserta jajarannya diterima di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, Gobel mengungkapkan apresiasi dan ketertarikannya untuk mempelajari strategi Kota Sukabumi. Selain menjadi ajang strategis untuk bertukar pengalaman, membahas kemandirian fiskal, juga untuk mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kami ingin melihat dan mendengar apa kiat-kiat Pak Wali untuk bisa membangun Kota Sukabumi dan kami ingin belajar. Karena di rombongan ini ada mantan wali kota, mantan wakil wali kota, ada juga mantan bupati dan ketua DPRD Gorontalo, ada wakil ketua DPRD provinsi. Kami ingin tahu, terobosan apa yang dilakukan,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (16/9).
Gobel juga menyinggung tantangan yang dihadapi oleh daerahnya. “Pekerjaan rumah kita di Gorontalo ada harapan agar kita dapat membuat perubahan dan membawa masyarakat kepada hal yang lebih baik," tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu juga mengatakan akan terus belajar termasuk dari Kota Sukabumi.
"Calon pemimpin daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan, harus disinergikan antara birokrasi dan jiwa entrepreneur. Ini diawali oleh jiwa entrepreneur, dari tidak bisa menjadi bisa. Jika ini disatupadukan akan menghasilkan hal yang baru,” tukasnya.
Gobel yang juga dikenal sebagai pengusaha, menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Slogan kemerdekaan ke-80 adalah membangun kemandirian.
"Ini sinyal kita harus benar-benar mandiri. Efisiensi ini adalah cara kita berinisiatif, dengan anggaran yang kecil namun besar kinerjanya. Jangan sampai ada pikiran seolah berapa persen besar penyerapannya. Mudah-mudahan dengan efisiensi ini anggaran harus tepat digunakan,” tambahnya.
Upaya Membangun Sukabumi
Di tempat yang sama, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan komitmennya membangun Kota Sukabumi dan Indonesia sejak 2005.
"Saya membuat pabrik manufaktur terbesar di Kota Sukabumi. Ini adalah DNA saya untuk membangun negeri ini. Dan saya mendirikan yayasan sosial. Begitu saya masuk partai saya diuji tidak jadi-jadi. Dan saya pikir, saya sangat cocok dengan Bapak Rachmat Gobel ini setelah semalam berbincang-bincang,” ujarnya.
Ayep menambahkan bahwa membangun kota dan negeri tidak mungkin dilakukan seorang diri.
“Namun untuk membangun Kota Sukabumi untuk Indonesia tidak mungkin dilakukan oleh diri sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kita juga membutuhkan kompetensi dan integritas. Saya juga optimis dalam meningkatkan PAD,” tuturnya.
Ketua DPD NasDem Kabupaten Sukabumi itu juga menyoroti kondisi fiskal Kota Sukabumi yang masih tergolong lemah.
“Sampai tahun 2024 fiskal kita lemah, hanya 35 persen terhadap APBD. Dan kita targetkan fiskal kita ingin naik 63 persen. Karena dengan fiskal kuat kita akan mudah menggunakan anggaran untuk mendukung setiap program,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sukabumi memaparkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang difokuskan pada optimalisasi dan normalisasi empat komponen utama, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Strategi tersebut mencakup mengimplementasikan sistem digital seperti Pantas, E-BPHTB, dan Spada Santun.
Selain itu, mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Sistem Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Geoinfo Spasial, menjalin perjanjian kerja sama dengan Bank BJB, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kejaksaan Negeri, PLN, dan BPN Kota Sukabumi untuk meningkatkan kepatuhan dan penagihan pajak. Selanjutnya melakukan relaksasi pajak daerah serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi transaksi digital kepada masyarakat.
Ayep juga mengukapkan, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan sumber pendapatan lain dilakukan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk mengubah status UPTD Puskesmas menjadi BLUD, serta melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam penagihan denda pajak dan retribusi. (H-3)
