4 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terhadap sejumlah perusahaan terduga biang bencana hidrometeorologi banjir dan longsor sporadis pada akhir 2025 lalu digelar Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (27/1).
Sebelumnya, pemerintah melalui KLH menggugat enam perusahaan terkait kerusakan lingkungan diduga jadi penyebab bencana sporadis di Sumut tahun lalu. Enam perusahaan itu adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS.
Sidang gugatan terhadap PT TBS dan PT TPL digelar di PN Medan, sementara sisanya digelar di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sidang yang dibuka untuk umum, KLH menggugat PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab bencana banjir Sumatra.
"Perkara gugatan dari KLH kepada PT TBS, sidang perdana resmi dibuka untuk umum," ucap hakim diketuai Jarot Widiyatmono, Selasa.
Agenda sidang perdana ini adalah pemeriksaan dan pelengkapan berkas perkara, kemudian mediasi melalui PN Medan.
Namun, mediasi antara KLH dan PT PT TBS ditunda hingga minggu depan karena waktu sudah terlalu sore.
Analis Hukum Ahli Madya sekaligus Ketua tim Hukum Kementerian LHK, Sri Indrawati, mengatakan tergugat PT TBS hadir dan telah menjalani sidang perdana dengan agenda kelengkapan dan pemeriksaan berkas administrasi.
"Tergugat PT TBS dan penggugat hadir, tadi kan untuk pelengkapan administrasi, semuanya sudah lengkap. Terus tadi penunjukan mediator karena mediatornya hari ini sidang sampai sore, jadi mediasinya ditunda," ucap Sri di PN Medan seperti dikutip dari detikSumut.
"Sidang dilanjutkan minggu depan, sampai nanti diinformasikan kembali. Mediatornya dari PN Medan karena para pihak kan tadi ditanyakan, menggunakan mediator dari luar atau dari dalam. Kami sepakat menggunakan mediator dari pengadilan melalui penunjukan hakim. Untuk mediatornya Pak [hakim] Efrata," tambah Sri.
Lebih lanjut, Sri mengatakan pihaknya menggugat PT TBS karena diduga menjadi salah satu pihak yang berkontribusi menyebabkan banjir di Tapanuli Tengah yang terjadi tahun lalu.
"Kalau PT TBS kan itu luasannya kurang lebih 277, ada dua tuntutan dari KLHK yakni kerugian lingkungan dan melakukan pemulihan," katanya.
Mengutip dari laman KLH, pemeritnah secara resmi telah mengambil langkah hukum menggugat enam perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup masif di Sumatera Utara. Gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
KLH mendaftarkan gugatan ini secara serentak melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan untuk dua perusahaan, PN Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, dan PN Jakarta Selatan untuk tiga perusahaan lainnya.
Enam korporasi yang menjadi obyek gugatan negara adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS.
Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis pihak KLH, aktivitas keenam perusahaan tersebut diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/wis)
