4 days ago
14
Gubernur Sumut Bobby Nasution.(MI/Yoseph Pencawan)
GUBERNUR Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution seperti menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih. Di hadapan 60 pejabat administrator dan pengawas yang baru saja dilantik, Jumat (4/7), dia menyinggung OTT KPK yang menjerat Topan OP Ginting, anak buahnya sendiri.
"Baru menjabat empat bulan, sudah tiga yang ditahan KPK. Jadi tolong jangan korupsi," kata Bobby di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik. Ia menyebutkan loyal kepada masyarakat, loyal kepada keluarga, loyal kepada pimpinan, dan pintar. Urutan ini, kata Bobby, bukan tanpa makna.
"Kenapa saya letakkan loyal kepada masyarakat pertama? Siapa yang membuat kita bisa di ruangan ini, mengenakan baju, jas yang keren, ini masyarakat, kita sama-sama pelayan masyarakat," ujar Bobby di hadapan pejabat yang hadir.
Gubernur muda ini menambahkan, loyal kepada keluarga juga tidak kalah penting. Pejabat harus sadar bahwa setiap tindakan membawa nama baik orang-orang terdekat. Karena itu, menurutnya, menjaga integritas bukan hanya demi jabatan, tetapi juga demi kehormatan keluarga. "Jangan buat malu keluarga," katanya.
Bobby juga menegaskan, loyal kepada pimpinan hanya berlaku selama pimpinan tidak menyimpang dari amanah publik. Jika ada perintah atasan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka menurutnya, itu tidak pantas diikuti.
Hal keempat yang dipesankannya adalah kepintaran. Menurut Bobby, menjadi pejabat tidak cukup hanya loyal, tetapi juga harus mampu menjalankan program dengan baik dan tepat.
Bobby secara gamblang meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sumut menjauhi praktik korupsi. Dia meminta agar segala bentuk penyimpangan, termasuk jual beli jabatan, segera dilaporkan secara diam-diam.
"Kalau ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya, BKD, laporkan diam-diam, sampaikan. Dan saya minta tolong jangan korupsi," kata Bobby.
Sindiran itu merujuk pada OTT KPK yang menyeret Topan OP Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut. Kasus itu menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi tentang bersih tidaknya struktur birokrasi di Sumut.
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara setelah melakukan OTT pada Kamis (26/6). Penetapan dilakukan usai gelar perkara yang berlangsung Sabtu (28/6) di Jakarta.
Kelima tima tersangka berasal dari dua proyek berbeda di instansi pemerintahan di Sumut Tiga tersangka merupakan penyelenggara negara dan dua lainnya dari sektor swasta.
Ketiga penyelenggara negara tersebut adalah Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Sumut, dan Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen.
Kemudian dan Heliyanto (HEL), Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut. Ketiga ASN tersebut diduga menerima suap dalam proses pengadaan proyek jalan.
Adapun pejabat yang dilantik Bobby kali ini terdiri atas sejumlah kepala bidang, kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, hingga pejabat eselon IV dari berbagai OPD termasuk Badan Penghubung dan Satpol PP. Pelantikan itu dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya. (H-1)
